Tajam, Dipercaya, Independent

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Garuda

BUPATI INDRAGIRI HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 2 TAHUN 2015

 TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGI|RI HILIR,

Menimbang      :   a.    bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Kepala Desa;

  1. bahwa dengan telah ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

 

Mengingat        :   1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

 

dan

 

BUPATI INDRAGIRI HILIR

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :    PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
  2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai unsur perangkat Dearah.
  7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
  8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
  12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
  13. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
  16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  21. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
  22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
  25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  27. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
  28. Hari adalah hari kerja.

 

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

  1. Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan
  2. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

  • Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  3. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
  • Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  • Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dilakukan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

  1. persiapan;
  2. pencalonan;
  3. pemungutan dan penghitungan suara; dan

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhir Masa Jabatan

Pasal 8

  • BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
  • Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
  • Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

  • Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
  • Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
  • Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
  • Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Panitia Pemilihan

Pasal 11

  • Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari:
  1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara;
  4. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
  5. Seksi Keamanan;
  6. Seksi Logistik; dan
  7. Seksi Pemungutan Suara.
  • Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
  • Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
  • Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  • Panitia Pemilihan berjumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 ( sebelas ) orang.
  • Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

Pasal 12

  • Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
  • Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

 

Pasal 13

  • Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai   tugas :
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
  • Panitia Pemilihan berkewajiban :
  1. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
  2. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  3. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  4. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati melalui Camat
  6. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
  • Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia.

Paragraf 4

Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan Pemilihan

Pasal 14

(1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk:

  1. Panitia Pemilihan Kabupaten;
  2. Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
  3. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
  4. Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
    • Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan unsur Sekretariat Daerah dan SKPD
    • Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, KesbangPol, BPMPD, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah.
    • Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 5 (lima) orang anggota berasal dari unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil.
    • Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan unsur TNI.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :

  1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  2. melakukan verifikasi terhadap usulan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD yang diajukan oleh panitia pemilihan;
  3. melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan Kepala Desa, BPD, aparatur pemerintah desa dan calon Kepala Desa;
  4. melakukan kerjasama dengan Tim Independen atau Perguruan tinggi untuk melaksanakan Uji Kompetensi dan pengetahuan keagamaan bakal calon Kepala Desa dan/ atau bakal calon yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan;
  5. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  6. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD;
  7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang :

  1. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
  2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

 

 

Pasal 17

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) mempunyai tugas dan wewenang:

  1. melakukan pengawasan dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa;
  2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengawas tingkat Kabupaten.

Pasal 18

Tim pengamanan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas dan wewenang:

  1. melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
  2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 19

Tim pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

  • Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  • Tim pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

Pasal 21

  • Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Tim Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
  1. nama dan alamat pelapor;
  2. waktu dan tempat kejadian perkara;
  3. nama dan alamat pelanggaran;
  4. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  5. uraian kejadian;
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Paragraf 5

Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan

Pasal 22

  • Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
  • Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
  • Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
    1. Cetak Surat Suara, Pembuatan Kotak Suara, Undangan, Pembuatan Tanda Gambar, ATK dan Administrasi lainnya.
    2. Honorarium Panitia dan Petugas
    3. Biaya Konsumsi dan rapat
    4. Biaya konsultasi ke Kecamatan dan Kabupaten
    5. Sewa alat dan perlengkapan
    6. Pendataan pemilih
    7. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan
  • Sebelum proses pencairan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) dilakukan Verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  • Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa ulang.
  • Dalam hal terjadi pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembiayaannya dibebankan kepada APBD dan/ atau APBDesa dan/ atau swadaya masyarakat desa berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
  • Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan calon kepala desa termasuk biaya pelaksanaan Seleksi tertulis dan lisan dibebankan kepada bakal calon kepala desa.
  • Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemilih

Paragraf 1

Penetapan pemilih

Pasal 23

  • Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
  • Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
    2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    4. Telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga yang diketahui oleh Kepala Desa.
  • Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Parahgraf 2

Pemutahiran Data Pemilih

Pasal 24

  • Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
  • Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  1. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  2. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  3. Telah meninggal dunia;
  4. Pindah domisili ke desa lain; atau
  5. Belum terdaftar.
  • Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

 

 

Pasal 25

  • Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah di jangkau masyarakat;
  • Jangka waktu pemngumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 ( tiga ) hari.

Pasal 26

  • Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
  • Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    2. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
    3. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
    4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  • Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 27

  • Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  • Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
  • Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 28

  • Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
  • Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Paragraf 3

Penyusunan DPS, DPT dan Pemberian Surat Panggilan

Pasal 29

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 30

  • DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
  • Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
  • Setelah diteliti dan diperbaiki, Panitia Pemilihan manyampaikan DPS kepada BPD.
  • Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing masing TPS.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 32

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 33

  • Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 ( satu ) hari sebelum pemungutan suara;
  • Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pemungutan Suara ditutup.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman, Persyaratan dan Alat Pembuktian

Pasal 34

  • Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
  • Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

 

Pasal 35

(1)  Syarat-syarat yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TunggalIka;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang di akui oleh Pemerintah.
  5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  10. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  12. berbadan sehat;
  13. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  14. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  15. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
  16. tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;
  17. tidak akan melakukan politik uang;
  18. siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
  19. Taat menjalankan syariat agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  20. Lulus Uji Kompetensi
  21. Membuat daftar riwayat hidup; dan
  22. Membuat naskah visi dan misi.
  23. Memenuhi kelengkapan persayaratan pencalonan Kepala Desa.
    • Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
    • Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada dilingkup TNI/POLRI.
    • Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
    • Bagi penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penjabat.

Pasal 36

  • Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
  • Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  • Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 37

  • Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Camat, sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  • Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
  • Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  • Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

  • Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri, harus mendapatkan izin dari camat atas nama Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon.
  • Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD melalui penggantian antar waktu sejak ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 39

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 40

(1). Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

  1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah.
  2. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan :
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
    3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
    5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan/ atau hukuman percobaan;
    6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
    7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
    8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
    9. tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa.
    10. tidak akan melakukan politik uang;
    11. siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
    12. bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan sebagai sanksi adminstrasi sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ), apabila calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa, sehingga mengakibatkan batal atau tidaknya pemilihan;
  3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan dan/ atau pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
  4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  6. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  7. surat keterangan bertempat tinggal di Desa tersebut, paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan di ketahui Kepala Desa;
  8. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
  9. surat Keterangan Taat menjalankan syariat agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dikeluarkan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten;
  10. surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
  11. surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten;
  12. surat Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  13. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati;
  14. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati;
  15. bagi Anggota BPD melampirkan surat izin dan permohonan pengunduran diri bila ditetapkan sebagai calon dari Camat atas nama Bupati;
  16. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  17. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  18. daftar riwayat hidup; dan
  19. naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
    • Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringan dan Pendaftaran

Pasal 41

  • Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
  • Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
  • Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 14( empat belas ) hari.

Paragraf 3

Penyaringan, Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 42

  • Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  • Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
  • Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
  • Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
  • Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 43

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 44

  • Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
  • Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 45

  • Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1).
  • Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
  • Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
  • Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 46

  • Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan Pasal 40 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
  • Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 47

  • Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
  • Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  • Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 48

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

  • Persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) panitia melakukan seleksi secara tertulis dan lisan yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
  • Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  • Hari dan tanggal Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
  • Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
  • Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala D
  • Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 49

  • Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
  • Undian nomor urut dan tempat duduk calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon, anggota panitia, BPD, pemerintah Desa dan dapat pula dihadiri oleh unsur pimpinan Kecamatan.
  • Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
  • Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  • Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
  • Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa maka berlaku Pasal 47.
  • Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 4

Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

 

Pasal 50

  • Pengaduan terhadap Calon disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
  • Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
  • Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 5

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

 

Pasal 51

  • Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
  • BPD setelah menerima hasil penetapan Calon dari Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang berhak dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan dari warga masyarakat.
  • Penetapan calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Keputusan BPD.
  • Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang.
  • Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
  • Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara.
  • Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada hari itu juga melakukan pengundian Nomor Urut yang dihadiri Calon yang berhak pipilih.
  • Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan nomor urut, foto, dan nama, selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari 6 (enam) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat

Kampanye dan Masa Tenang

Paragraf 1

Kampanye

Pasal 52

  • Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
  • Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
  • Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
  • Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  • Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
  • Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalan jangka waktu masa jabatan kepala desa.
  • Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
  • Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 53

Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

  1. pertemuan terbatas;
  2. tatap muka
  3. dialog;
  4. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  5. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  6. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 54

  • Pelaksana kampanye dilarang :
  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
  4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  5. mengganggu ketertiban umum;
  6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
  7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
  • Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
  1. Kepala Desa;
  2. perangkat desa;
  3. anggota Badan Permusyaratan Desa;

Pasal 55

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi :

  1. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  2. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
  3. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
  4. Apabila calon Kepala Desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan.

 

Paragraf 2

Masa Tenang

Pasal 56

  • Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  • Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye atau pengenalan Calon yang berhak di pilih;
  • Tim Pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang;
  • Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Tim Pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian kelima

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 57

  • Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
  • Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 58

  • Pemungutan suaradilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
  • Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
  • Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 59

  • Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
  • Calon kepala desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara apabila TPS lebih dari 1 (satu) lokasi.

Pasal 60

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

 

Pasal 61

  • Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi.
  • Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 62

  • Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
    1. Pembukaan kotak suara;
    2. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    3. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    4. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
  • Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon dan/ atau saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
  • Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon dan/ atau saksi dari calon.

Pasal 63

  • Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  • Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
  • Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
  • Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
  • Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
  • Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
  1. petugas penerima undangan;
  2. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
  3. petugas pemberi surat suara;
  4. petugas pemegang stok surat suara;
  5. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
  6. petugas penjaga tinta;
  7. petugas pengamanan pemungutan suara di
  • Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.

Pasal 64

  • Surat suara dinyatakan sah apabila :
  1. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
  2. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  3. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  4. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
    • Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  6. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
  7. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  8. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  9. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  10. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  11. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
  12. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
  13. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.
    • Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur

Paragraf 2

Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 65

  • Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia pemilihan dibantu oleh Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
  • Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 66

  • Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
  • Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung :
    1. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    2. Jumlah pemilih dari TPS lain;
    3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
  • Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa dan/ atau saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
  • Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
  • Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani calon Kepala Desa dan/ atau saksi calon.
  • Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  • Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  • Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
  • calon kepala desa dan/ atau saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa dan/ atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan.

Paragraf 4

Calon Terpilih

Pasal 67

  • Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
  • Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
  • Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
  • Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan tahap kedua.

Paragraf 5

Tahapan Penetapan

Pasal 68

  • Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
  • Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
  • Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
  • Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan;
  • Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama Tim Pengawas kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan;
  • Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut;
  • Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa;
  • Gugatan terhadap hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah keluar keputusan panitia pemilihan tentang keberatan calon kepala desa;
  • Pengadilan Negeri memutuskan gugatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yang bersangkutan;
  • Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat;

Pasal 69

  • Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
  • Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
  • Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Tim Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala desa.

Pasal 70

  • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang putaran kedua bagi calon dengan jumlah perolehan suara yang sama;
  • Pemilihan putaran kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan;
  • Pemilihan ulang hanya meliputi proses pemungutan suara sampai dengan akhir proses pemilihan kepala desa;
  • Biaya pemilihan ulang sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dibebankan kepada APBD;
  • Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnya Camat mengusulkan penjabat kepala desa dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BPD.

Pasal 71

  • Dalam hal Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka :
    1. apabila calon yang berhak dipilih berjumlah 2 (dua) atau lebih langsung dilakukan pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
    2. apabila calon yang berhak dipilih hanya 1(satu) orang, dilakukan pendaftaran ulang untuk pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(2)   Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dengan membentuk Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 6

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 72

  • Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat perselisihan atau keberatan dari Calon yang berhak dipilih terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut :
    1. Calon yang berhak dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan dan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak penetapan Kepala Desa terpilih dan Panitia Pemilihan bersama BPD berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud; dan
    2. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan dan BPD, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak penyelesaian oleh Panitia pemilihan dan BPD, Camat berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu dimaksud.
  • Apabila penyelesaian permasalahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Camat.
  • Setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
  • Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut :
    1. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan BPD untuk melaksanakan pemilihan ulang; atau
    2. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan telah benar, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa terpilih.
  • Dalam hal penyelesaian sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka calon yang berhak dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
  • Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang berhak dipilih yang keberatan terhadap hasil Pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
  • Keputusan BPD tentang Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
  • Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan BPD sebagai mana dimaksud pada ayat (7).
  • Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
  • Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan, maka BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa terpilih.
  • Dalam hal Calon yang berhak dipilih mengajukan proses hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (5), Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 7

Gugurnya Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 73

  • Calon yang berhak dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih yang bersangkutan :
    1. meninggal dunia;
    2. tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35; dan/atau
    3. terbukti melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2).
  • Dalam hal setelah ditetapkannya calon yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD terdapat 1 (satu) atau lebih calon yang berhak dipilih yang dinyatakan gugur yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan keputusan untuk proses pendaftaran ulang.
  • Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai calon yang berhak dipilih lainnya.

Paragraf 8

Pengunduran Jadwal Pemilihan

Pasal 74

  • Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
  • Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 75

  • Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru dengan Musyawarah Desa.
  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.

Pasal 76

  • Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan
  • Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 77

  • sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
    6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
  • BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih;

Pasal 78

  • Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan ketua lembaga kemasyarakatan di Desa.
  • Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V

KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kestu

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 79

  • BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
  • Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
  • Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Pelantikan dan Serah Terima

Pasal 80

  • Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
  • Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau
  • Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

  • Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniwan.
  • Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
  • Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara.
  • Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.

 

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 81

  • Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  • Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagai mana dimaksud pada Pasal 75 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.
  • Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
  • Dalam hal Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebelum habis masajabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masajabatan.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 82

  • Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  15. melaksankan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
    1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
    2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
    3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
    4. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
    5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  4. mentaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

  1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
  4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 84

  • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    1. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    2. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
    3. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
    4. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
  • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasa pembinaan dan pengawasan.

Pasal 85

  • Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
  • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
  • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
    2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
    3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
    4. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 86

  • Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
  • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 87

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 88

Kepala Desa dilarang :

  1. merugikan kepentingan umum;
  2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  7. menjadi pengurus partai politik;
  8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa,   dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  11. melanggar sumpah/janji jabatan;
  12. meninggalkan tugas selama 15 (lima belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan
  13. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Sementara

 

Pasal 89

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa melalui usulan BPD dalam hal :

  1. berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara; dan/atau
  2. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;

Pasal 90

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

  1. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancamdengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan; atau
  2. ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 91

  • Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 dan Pasal 90 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan petikan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati.
  • Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Bupati menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 92

  • Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 dan 90, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelantikan Penjabat Kepala Desa atau sampai direhabilitasinya Kepala Desa.
  • Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat.

Ketujuh

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 93

  • Kepala Desa berhenti karena :
  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri; dan
  3. diberhentikan;
    • Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  4. berakhir masa jabatannya;
  5. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  6. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  7. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji;
  8. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  9. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  10. melanggar larangan sebagai Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 88;
  11. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    • Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
    • Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
    • Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD.
    • Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 94

  • Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
  • Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedelapan

Pelaksana Tugas

 

Pasal 95

  • Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara atau diberhentikan sementara maka Camat menugaskan Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
  • Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka Camat menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
  • Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
  • Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPD.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

  • Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
  • Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa.
  • Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan sekaligus mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
  • Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Kesembilan

Pengankatan Penjabat

 

Pasal 97

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

 

 

 

Pasal 98

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.

 

Pasal 99

  • Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  • Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 100

  • Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 75 ayat (1), Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99, paling kurang harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
  • Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

 

Pasal 101

  • Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD yang telah mendapatkan rekomendasi Camat.
  • Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa.
  • Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru atau Kepala Desa Antar Waktu.
  • Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
  • Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 102

  • Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  • Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

BAB VII

SANKSI

 

Pasal 103

  • Calon kepala Desa yang mengudurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) oleh Panitia pemilihan diberi sanksi berupa denda Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).
  • Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

 

Pasal 104

  • Calon Kepala Desa yang memberikan sesuatu kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan menerima pemberian sesuatu dengan maksud tertentu diluar ketentuan yang berlaku dari Calon Kepala Desa maka dianggap pelanggaran.
  • Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap Gugur.
  • Panitia Pemilihan yang terbukti menerima sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan.

Pasal 105

  • Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 83, dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  • Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
  • Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran tertulis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indargiri Hilir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 7 Seri E)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 

  1. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan

pada Tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARS DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

 

  1. ALIMUDDIN RM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU ( 11.28.C/2015 )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

  1. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desasecara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secaralangsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas umum, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu daribeberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas bebas, dimaknai bahwa warga masyarakat desayang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilihsesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas rahasia, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesipemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangkukepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlakujujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas adil, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “paling kurang 6 (enam) bulan terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “sederajat“ adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri untuk jabatan tertentu selain kepala Desa.

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Taat menjalankan syariat agama bagi yang muslim/muslimah dapat mebaca Al Quran dan taat beribadah sesuai tuntunan agama dan ajaran Islam.

Adapun yang beragama non Islam adalah taat melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

yang dimaksud mengundurkan diri sebagai kepala Desa adalah mengundurkan diri dari jabatan kepala Desa, karena mencalonkan diri untuk jabatan tetrtentu selain kepala Desa.

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Cukup jelas

 

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud ”paling kurang 1 (satu) tahun terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan sehat sehat jasmani adalah secara sehat Fisik yang dilakukan melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh dokter spesialis yang membidangi

sehat rohani adalah lulus tes kejiwaan yang dilakukan melalui Psikotes yang dilakukan oleh Psikolog dan Dokter Psikiatri.

Bebas narkoba adalah hasil tes Urine dan darah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mengkonsusmsi narkoba.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengikut sertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dalam pelaksanaan kampanye sepanjang atas undangan Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud berjenjang adalah Penyumpahan dilakukan oleh Camat kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan desa, selanjutnya Ketua Panitia mengambil sumpah seluruh anggota panitia pemilihan.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kata “sumpah” dan kata “demi Allah” diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada saat Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa, maka hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut kembali diterima terhitung mulai tanggal direhabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud ”melalui Camat” adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

 

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau alasan lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 97 dan Pasal 99 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk adalah Wakil Bupati atau Camat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 2

 

 

Iklan

Categorised in: Advetorial DPRD Inhil, Produk Hukum

1 Response »

  1. Cukup jelas, thanks info perda-nya boss

    Suka

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s