Tajam, Dipercaya, Independent

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA

Garuda

BUPATI INDRAGIRI HILR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

 

PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang     :   a.   bahwa keberhasilan program pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dan adanya program pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

  1. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil pembangunan desa;
  2. bahwa partisipasi masyarakat dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
  3. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir

 

Mengingat     :   1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 );
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
  14. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :     PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
  2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
  7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut Program DMIJ adalah Prorgam pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018.
  9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pemerintah Desa Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
  11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  12. Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui APBD kepada Pemerintah Desa.
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
  16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
  17. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
  19. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawsan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
  20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
  21. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
  22. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
  23. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
  24. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa.
  25. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa.
  26. Pendamping Desa adalah Fasilitator Tingkat Desa dan tugasnya adalah memfasilitasi Masyarakat dalam setiap tahapan Program Desa Maju Inhil Jaya.
  27. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait berbagai upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
  28. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap berwawasan lingkunga
  29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes merupakan lembaga usaha masyarakat yang kedudukannya berada di luar struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
  30. Swakelola adalah Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyaraka

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

  • Program DMIJ adalah Program Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan Pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.
  • Prinsip-prinsip Program DMIJ adalah :
  1. desentralisasi;
  2. keterpaduan;
  3. musyawarah;
  4. kemandirian;
  5. partisipasi;
  6. kesetaraan dan keadilan gender;
  7. akuntabel dan transparan;
  8. efektif dan efesien; dan
  9. keberlanjutan;
  • Tujuan umum Program DMIJ adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa.
  • Tujuan khusus Program DMIJ adalah untuk :
    1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan pembangunan Desa;
    2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
    3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
    4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
    5. Menyediakan prasarana sarana pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat;
    6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta insentif atau operasional kelembagaan desa;
    7. Menyediakan pasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat;
    8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan buttom up;
    9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Desa;
    10. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;
    11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
    12. Menyediakan sarana dan prasana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
    13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan; dan
    14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tentang Program DMIJ terdiri dari:

  1. Perencanaan Pembangunan Desa;
  2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Tipologi Desa;
  4. Mekanisme Program;
  5. Pendanaan;
  6. Pertanggungjawaban Dana;
  7. Peran pemerintah daerah;
  8. Pendampingan;
  9. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; dan
  10. Sistem informasi.

 

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

  • Perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan Program DMIJ disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa.
  • Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keterwakilan unsur-unsur masyarakat.
  • Keterwakilan unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jumlah peserta dan keterwakilan unsur-unsur masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 5

  • Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah melalui pengkajian potensi desa yang selanjutnya disusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa.
  • RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  • RPJM Desa sebaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan persetuan BPD.
  • Tata cara pengaturan dan penyusunan dokumen RPJM Desa mengacu pada Peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pasal 6

  • Dalam mewujudkan dan merealisasikan RPJM Desa, pemerintah desa bersama BPD menetapkan RKP Desa.
  • Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  • RKP Desa disusun sesuai skala prioritas desa seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta prioritas pembangunan dibidang pertanian dan perkebunan.
  • RKP Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan persetujuan BPD.
  • Tatacara pengaturan dan penyusunan dokumen RKP Desa mengacu pada Peraturan Menteri , Peraturan Bupati dan Peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pasal 7

  • Berdasarkan dokumen RKP Desa, pemerintah desa bersama BPD menyusun dokumen APB Desa.
  • APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
  • APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

  • APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri atas:
    1. pendapatan Desa;
    2. belanja Desa; dan
    3. pembiayaan Desa.
  • Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
    1. pendapan Asli Desa, yang terdiri dari :
  1. hasil usaha;
  2. hasil asset desa;
  3. swadaya dan partisipasi;
  4. gotong royong; atau
  5. lain-lain pendapatan hasil desa.
    1. pendapatan tranfer, terdiri dari :
  6. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara;
  7. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  8. ADD;
  9. bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah; atau
  10. bantuan Keuangan kepada desa.
    1. Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
  11. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; atau
  12. lain-lain pendapatan yang sah.
  • Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari kelompok :
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang dan jasa; dan/atau
    3. belanja modal.
  • Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kelompok :
    1. penerimaan pembiayaan; dan
    2. pengeluaran pembiayaan.
  • Lebih lanjut berkenaan APB Desa dan Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 9

  • Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
  • Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pembangunan desa berskala lokal desa; dan
    2. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
  • Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
  • Pelaksanakan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan dokumen APB Desa.
  • Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel mengacu pada peraturan menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati.
  • Dalam hal kegiatan pembangunan yang melibatkan desa lainnya, maka desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lainnya melalui Badan Kerjasama Antar Desa.
  • Mekanisme kerjasama antar desa diatur dengan Petunjuk Teknis Operasional.

Bagian Ketiga

Tipologi Desa

Pasal 10

  • Pengelompokan desa berdasarkan kondisi untuk mengukur perkembangan desa digunakan Klasifikasi atau Tipologi Desa.
  • Klasifikasi atau Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan :
    1. Desa Swadaya;
    2. Desa Swakarsa;
    3. Desa Swasembada; atau
    4. Desa Maju.
  • untuk mengukur Klasifikasi atau Tipologi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan beberapa indikator baik fisik maupun non fisik, yaitu :
    1. indikator tetap terdiri dari kepadatan penduduk, keadaan alam, letak desa dan kemajuan; atau
    2. indikator berkembang yaitu mata pencaharian , produksi, adat istiadat, kelembagaan, pendidikan, tingkat partisipasi masyarakat desa serta sarana dan prasarana.
  • Penentuan Klasifikasi atau Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati atas usul BPMPD.

Bagian Keempat

Mekanisme Program

Pasal 11

  • Mekanisme Program DMIJ secara umum mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
  • Mekanisme Program DMIJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 12

  • Sumber dana Program DMIJ berasal dari APBD.
  • Dana Program DMIJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ADD, Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
  • Tata cara pembagian ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

  • Penetapan ADD disetiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3), dapat mempertimbangkan:
  1. jumlah penduduk desa;
  2. jumlah penduduk miskin desa;
  3. luas wilayah desa;
  4. tingkat kesulitan geografis;
  5. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa; dan/atau
  6. evaluasi pelaksanaan Program DMIJ tahun sebelumnya.
  • Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sesuai bobotnya dengan cara:
    1. 15 % Jumlah penduduk desa;
    2. 15 % Jumlah penduduk miskin desa;
    3. 10 % Luas wilayah desa;
    4. 10 % Tingkat kesulitan geografis;
    5. 25 % Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa; dan
    6. 25 % Evaluasi pelaksanaan Program DMIJ tahun sebelumnya
  • Penghitungan indikator ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
    1. 50 % dari total dana ADD kabupaten dibagi rata kesemua desa; dan
    2. 50 % dari total dana ADD kabupaten dibagi secara proporsional mengikuti persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 14

  • Bupati menetapkan jumlah alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa.
  • Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke masing-masing desa dengan cara:
  1. 60 % (enam puluh per seratus) di bagi rata kepada setiap desa; dan
  2. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal 15

Dalam hal tidak tersedianya data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, maka Pemerintah Kabupaten dapat menghitung Alokasi Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa dengan cara membagi rata jumlah alokasi dana dengan jumlah desa.

Pasal 16

  • Bupati menetapkan alokasi dana bantuan keuangan kepada Desa.
  • Bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
    1. Tingkat perkembangan Desa atau Tipologi Desa; dan
    2. Prestasi Desa dalam menjalankan program pemerintah.
  • Besaran alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

  • Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, dialokasikan melalui APB Desa.
  • BPMPD dibantu oleh Pendamping melakukan koordinasi dan ikhtiar dengan pihak ketiga untuk mendapatkan sumber pendapatan lain APB Desa.
  • Koordinasi dan ikhtiar dimaksud agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan di desa, sumber pendapatan di luar APBD dan tertib administrasi dalam penyusunan APB Desa.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban Dana

Pasal 18

  • Program DMIJ dilaksanakan di desa dimulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan yaitu dari proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB desa.
  • Pertanggungjawaban pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam APBdesa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah

 

Pasal 19

  • Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan Program DMIJ.
  • Kebijakan-kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    1. peraturan Bupati tentang alokasi dana yang diterima desa;
    2. tim Koordinasi Kabupaten;
    3. sekretariat Program DMIJ;
    4. keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi;
    5. peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional;
    6. peraturan Bupati tentang pengadaan Barang dan Jasa di desa;
    7. fasilitator dan atau Pendamping Desa;
    8. menyusun dan mengalokasikan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan Program DMIJ;
    9. tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku; dan
    10. keputusan dan peraturan Bupati lainnya yang menunjang pelaksanaan Program DMIJ.
  • Dalam hal teknis, hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Bupati dapat diterbitkan panduan oleh Kepala BPMPD sebagai SKPD yang pelaksana dan bertanggungjawab atas Program DMIJ.
  • Aset-aset Pemerintah Daerah yang ada di desa yang dibangun oleh SKPD, sepanjang bermanfaat untuk desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menyerahkan kepada Desa untuk dijadikan aset dan sumber pendapatan Desa.

Pasal 20

  • Pelaksanaan kegiatan di desa agar disinergikan dan terkoordinasi dengan dinas, badan dan instansi terkait.
  • SKPD yang melakukan kegiatan ditingkat desa agar menginformasikan kegiatannya kepada desa agar tidak terjadi penganggaran ganda.
  • Informasi kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan saat musrenbang Kecamatan dan/atau Kabupaten secara tertulis.
  • Usulan-usulan yang difasilitasi melalui Program DMIJ sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dapat menjadi acuan SKPD untuk menyusun kegiatan dimasing-masing SKPD
  • SKPD terkait agar dapat membantu menyukseskan Program DMIJ, terutama yang tergabung dalam Tim Koordinasi Program DMIJ.

Bagian Kedelapan

Pendampingan

Pasal 21

  • Untuk mendukung terlaksananya Program DMIJ, Pemerintah Kabupaten merekrut tenaga Pendamping.
  • Pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. fasilitator Kabupaten;
    2. fasilitator Masyarakat tingkat Kecamatan; dan/atau
    3. pendamping
  • Kebutuhan formasi Pendamping diusulkan oleh Kepala BPMPD dan ditetapkan oleh Bupati.
  • Dalam menjalankan tugasnya, Pendamping berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Panduan tentang Pendampingan, Kontrak kerja, Petunjuk Teknis Operasional serta Panduan Program DMIJ lainnya.
  • Pendamping sesuai dengan tingkatannya harus memiliki kompetensi yang dibuktikan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh pemerintah.
  • Dalam hal terdapat Pendaping sesuai tingkatannya yang masih belum memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan diberi batas waktu maksimal 1 tahun untuk melengkapinya.

Bagian Kesembilan

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 22

  • Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program
  • Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program DMIJ.
  • Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan Bupati.
  • Pembinaan, pengawasan dan evaluasi internal dilakukan oleh BPMPD dan Pendamping.
  • Kepala BPMPD mengusulkan nama-nama tim evaluasi pelaksanaan Program DMIJ kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menerbitkan keputusan tentang nama-nama yang dianggap cakap untuk menjadi tim evaluasi.

 

Bagian Kesepuluh

Sistem Informasi

Pasal 23

  • Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Program DMIJ.
  • Untuk mendukung penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program DMIJ dalam prosesnya diinformasikan kepada masyarakat.
  • Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
  • Penyebaran informasi di desa dapat dilakukan melalui:
    1. musyawarah Desa;
    2. musyawarah-musyawarah dan pertemuan sosial di desa;
    3. media papan informasi di tempat umum di desa;
    4. pengumuman-pengumuman lisan dengan pengeras suara di tempat-tempat umum dan di Mesjid, Surau dan Mushallah; dan/atau
    5. pengumuman-pengumuman tertulis di tempat-tempat umum.
  • Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi penting tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
  • Informasi pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan dengan keadaan desa dan diperbaharui sesuai dengan tahapan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Pasal 24

  • laporan penyelenggaraan Program DMIJ ditingkat kecamatan disusun dan disampaikan oleh Camat.
  • Dalam proses penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Pendamping di tingkat kecamatan.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pelaksanaan Program DMIJ di desa-desa yang ada di

Pasal 25

  • Pemerintah kabupaten perlu mempublikasikan penyelenggaraan Program DMIJ kepada masyarakat;
  • Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    1. media cetak atau Koran;
    2. media elektronik seperti Televisi;
    3. website Pemerintah Daerah atau media sosial;
    4. pidato-pidato Bupati;
    5. dan Lain-lain.

BAB IV

KEGIATAN-KEGIATAN MELALUI PROGRAM DMIJ

Pasal 26

  • Kegiatan Program DMIJ meliputi seluruh sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa terkecuali yang masuk dalam daftar larangan.
  • Daftar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Petunjuk Teknis Operasional.
  • Kegiatan pembangunan desa melalui Program DMIJ berdasarkan prioritas kebutuhan desa dan masyarakat desa antara lain meliputi:
    1. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pertanian masyarakat;
    2. penyediaan prasarana dan sarana pendukung perkebunan masyarakat;
    3. penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi desa dan antar desa, jalan pendukung pertanian, jalan produksi;
    4. penyediaan prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
    5. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan dan kesehatan;
    6. penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
    7. penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan desa;
    8. perbaikan lingkungan desa;
    9. pembangunan dan perbaikan drainase;
    10. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
    11. pengembangan prasarana dan sarana produksi di desa;
    12. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
    13. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
    14. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
    15. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
    16. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
    17. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
    18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
    19. pengembangan benih lokal;
    20. pengembangan ternak secara kolektif;
    21. pengembangan Desa Wisata;
    22. pembangunan sarana pendukung pembinaan kemasyarakatan termasuk bidang keamanan dan ketertiban desa;
    23. penghasilan tetap, tunjangan, operasional pemerintahan desa;
    24. pembangunan infrastruktur lain yang diprioritaskan desa; dan
    25. pengembangan seni budaya di Desa.
  • Program DMIJ pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, mencakup:
    1. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
    2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
    3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD );
    4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
    5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
    6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
    7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
      1. kelompok usaha ekonomi produktif;
      2. kelompok perempuan;
      3. kelompok tani;
      4. kelompok masyarakat miskin;
      5. kelompok nelayan;
      6. kelompok pengrajin;
      7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
      8. kelompok pemuda; dan
      9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
    8. peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, aparat Desa dan kelembagaan Desa;
    9. peningkatan kapasitas masyarakat bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    10. peningkatan kapasitas masyarakat bidang keagamaan seperti maghrib mengaji.
  • Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan SKPD yang mengurusi bidang Pendidikan dan program magrib mengaji sesuai dengan kebijakan SKPD yang mengurusi bidang keagamaan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini dan Program magrib mengaji akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

  • Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pelaksanaan program DMIJ yang dilaksanakan oleh desa.
  • Pemberian sanksi dapat dilakukan setelah menerima laporan hasil evaluasi oleh Inspektorat, BPKP, maupun evaluasi internal yang dilakukan oleh BPMPD bersama Tim Fasilitator Kabupaten.
  • Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan Bupati selanjutnya, termasuk pemberian sanksi maupun

 

 

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah tentang Program atau Keuangan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 

 

 

  1. MUHAMMAD WARDAN

 

Diundangkan di Tembilahan

pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

 

 

 

  1. ALIMUDDIN RM

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (11.31.C/2015 )

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

  1. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk perubahan dari regulasi sebelumnya tentang pemerintahan daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan berskala nasional dan daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan berbasis masyarakat adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberi arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJM Desa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Di dalam penjelasan dinyakan juga bahwa pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan penencanaan pembangunan yang penting dilaksanakan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Undang – Undang terbaru yang di sahkan pada bulan januari 2014 oleh Presiden Republik Indoneisa. Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi muatan dalam Undang – Undang ini adalah yang berhubungan dengan penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah prinsip yang memberikan ruang yang lebih luas kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah prinsip yang menitikberatkan pada keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan/atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah prinsip yang mengharuskan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah prinsip yang menyatakan pengelolaan pembangunan Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah prinsip yang mengharuskan masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan keadilan gender” adalah prinsip yang menyatakan bahwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabel dan transparan” adalah prinsip yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektif dan efesien” adalah prinsip yang menjelaskan bahwa proses (langkah dan cara kerja) yang tepat guna dan tepat sasaran dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah prinsip yang mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendaya gunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud keterwakilan unsur-unsur masyarakat terdiri dari :

  1. Tokoh agama;
  2. Tokoh adat;
  3. Perwakilan pendidik atau guru;
  4. Perwakilan petani;
  5. Perwakilan buruh;
  6. Perwakilan kelompok-kelompok perempuan, majlis taklim;
  7. Perwakilan kelompok usaha;
  8. Perwakilan professional;
  9. Perwakilan pemuda, karang taruna;
  10. Perwakilan dusun-dusun, RT,RW;
  11. Masyarakat miskin;
  12. Kelompok pengrajin;
  13. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  14. Fasilitator Masyarakat dan/atau Pendamping Desa;
  15. Perwakilan kelompok-kelompok lain di desa; atau
  16. Masyarakat lain yang berminat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak ketiga adalah pengusaha, investor dan pihak yang bersedia memberikan bantuan yang tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimkasud dengan informasi penting tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa meliputi :

  1. Jadwal-jadwal musyawarah atau rapat yang berhubungan dengan pembangunan desa;
  2. Gambar Desain dan RAB rencana pembangunan desa;
  3. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa;
  4. Kebutuhan tenaga kerja;
  5. Upah tenaga kerja;
  6. Pengadaan barang dan jasa;
  7. Informasi penting lainnya yang dibutuhkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah Kader Pemberdayaan yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan desa/kelurahan, sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 5

 

Iklan

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: Advetorial DPRD Inhil, Produk Hukum

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s