Tajam, Dipercaya, Independent

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Garuda

BUPATI INDRAGIRI HILR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :   a.   bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur pengisian dan keberadaannya;

  1. bahwa Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat :    1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :       PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir,
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Indragiri Hilir
  5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Indragiri Hilir.
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
  13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
  14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
  15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
  16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
  17. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
  18. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
  19. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
  20. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
  21. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
  22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
  23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat
  24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
  25. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
  27. Hari adalah hari kerja

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa terdiri dari :

  1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh :
  2. Urusan Umum
  3. Urusan Keuangan ;dan
  4. Urusan Perencanaan.

Yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.

  1. Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari:
  2. Seksi Pemerintahan;
  3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan;dan
  4. Seksi Kemasyarakatan.
  5. Pelaksana Kewilayahan.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan bebankerja dan kemampuan keuangan desa.

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Penyusunan Struktur Organisasi Desa

Pasal 3

  • Penyusunan struktur organisasi pemerintah Desa dapat berbentuk tipe I atau tipe II yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap Desa, yang disesuaikan dengan:
  1. kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
  2. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
  3. kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

(3) Struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 4

  • Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
  • Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
  • Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  • Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
  • Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD, sesuai dengan peraturan tata tertib BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 5

  • Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terlebih dahulu dievaluasi oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
  • Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
  • Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
  • Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
  • Hasil evaluasi Peraturan Desa yang telah dievaluasi diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
  • Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
  • Apabila Camat telah menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika terjadii kesalahan Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
  • Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti perbaikannya oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Desa.
  • Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya dan apabila telah diberlakukan ternyata terdapat kesalahan maka camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  • Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN

KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sekretariat Desa

Pasal 7

  • Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  • Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
  • Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi desa setempat.

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 8

  • Sekretaris Desa mempunyai tugas :
  1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
  2. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
  3. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  4. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
  5. menjalankan administrasi desa;
  6. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
  7. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
  2. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
  3. pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa;
  4. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
  5. pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
  6. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
  7. pengelolaan perpustakaan desa;
  8. pengelolaan aset desa; dan
  9. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Urusan Umum

Pasal 9

  • Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a. angka 1, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
  • Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  • Kepala Bidang Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 10

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

  1. melakukan urusan surat menyurat;
  2. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
  3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
  4. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
  5. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa;
  2. pelaksanaan urusan barang inventaris desa;
  3. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
  4. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

Paragraf 3

Urusan Keuangan

Pasal 11

  • Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a. angka 2, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan.
  • Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  • Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 12

  • Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa;
  2. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa;
  3. mengendalikan pelaksanaan APB Desa;
  4. mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
  5. menggali sumber pendapatan desa;
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa;
  2. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa;
  3. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan Desa;
  4. pelaksanaan pungutan desa; dan
  5. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Paragraf 4

Urusan Perencanaan

Pasal 13

  • Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  • Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  • Kepala Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Program.

Pasal 14

  • Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
  2. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala;
  3. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
  4. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan program yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa;
  5. melaksanakan Musrenbang Desa;
  6. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  7. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  2. penyusunan program kerja pemerintahan desa;
  3. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
  4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  5. pengendalian dan evaluasi;
  6. penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
  7. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan
  8. fasilitasi kesekretariatan BPD

Bagian Kedua

Pelaksana Teknis

Pasal 15

  • Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  • Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Paragraf 1

Seksi Pemerintahan

Pasal 16

  • Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
  • Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 17

  • Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
    1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
    2. melaksanakan administrasi kependudukan;
    3. melaksanakan administrasi pertanahan;
    4. melaksanakan pembinaan sosial politik;
    5. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
    6. menyelesaikan perselisihan warga; dan
    7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
    1. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
    2. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
    3. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
    4. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
    5. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
    6. fasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; dan
    7. penyelesaian perselisihan warga.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Pasal 18

  • Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pembangunan.
  • Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai tugas :

  1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
  2. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
  3. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangtugasnya;
  4. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
  5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

  1. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa;
  2. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
  3. pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
  4. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
  5. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;
  6. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkunganhidup; dan
  7. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kemasyarakatan

Pasal 20

  • Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
  • Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 21

  • Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
  1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak;
  2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
  3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  1. perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
  2. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai;
  3. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
  4. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
  5. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dankesehatan masyarakat;
  7. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan
  8. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun

Pasal 22

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 23

  • Kepala Dusun mempunyai tugas :
  1. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah Dusun;
  2. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
  3. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
  4. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  5. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didesa dan di wilayah Dusun;
  6. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakanyang akan diambil di bidang tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. pelaksanaan peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  3. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
  4. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
  5. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
  6. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  7. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
  8. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dusun.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 24

  • Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak :
  1. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
  2. mendapatkan cuti; dan
  3. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  3. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas darikolusi, korupsi dan nepotisme;
  4. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
  5. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  6. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
  7. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Rincian Fungsi dan Tugas

Pasal 25

Rincian fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

  • Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
  • Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
  • Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala.
  • Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 27

  • Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
  • Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.

(2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

(3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat danmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

BAB V

PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

(1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Dusun.

BAB VI

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

(1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis.

(2) Pengisian Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :

  1. penjaringan;
  2. penyaringan; dan
  3. pengangkatan.

Bagian Kesatu

Penjaringan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Perangkat Desa

 

Pasal 31

(1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  4. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
  5. penduduk desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk dusun setempat untuk Kepala Dusun, yang terdaftar dan bertempat tinggalpaling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh Kepala Desa ;
  6. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  8. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  11. sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas;
  12. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
  13. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat;
  14. Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat; dan
  15. Bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 32

(1)   Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.

(2)   Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3)   Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

  1. Ketua merangkap anggota;
  2. Sekretaris merangkap anggota;
  3. Bendahara merangkap anggota; dan/atau
  4. Anggota.

(4)   Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran sertamasyarakat.

(5)   Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(6)   Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia PengisianPerangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/ kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

(7)   Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.

(8)   Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah :

  1. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
  2. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  3. menyusun RAB pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  4. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  5. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  6. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  7. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
  8. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
  9. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
  10. menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
  11. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  12. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
  13. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(9)    Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(10) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan

Pasal 33

(1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan :

  1. Surat Pernyataan yang memuat :
  2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  4. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebihdan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  9. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Perangkat Desa; dan
  10. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf, atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun.
  11. fotokopi/salinan ijazah paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
  12. fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  13. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/ Rukun Warga di ketahui oleh Kepala Desa;
  14. fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
  15. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
  16. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas ;
  17. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
  18. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi perangkat desa ;
  19. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; dan
  20. khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 34

(1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 5

Penetapan Calon

Pasal 35

(1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.

(2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian danmemenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

(3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud padaayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 6

Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 36

(1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

(3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi.

(4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil seleksi.

Bagian Kelima

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 37

(1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi.

(2) Kepala Desa setelah menerima usulan panitiapengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia pengisian perangkat desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.

(4)  Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB VII

PENYARINGAN

Pasal 38

(1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.

(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh panitia pengisian perangkat desa serta dapat dilengkapi tandatangan calon yang berhak mengikuti.

(3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulusdan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.

(4) Nama calon yang berhak mengikuti seleksi dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Rekomendasi Camat

 

Pasal 39

  • Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala
  • Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
  • Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
  • Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  • Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 40

  • Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanjibahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

  • Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
  • Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima
  • Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB IX

BIAYA DAN MASA JABATAN

Pasal 41

Biaya Pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

Pasal 42

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 43

Perangkat Desa dilarang :

  1. merugikan kepentingan umum;
  2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
  4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
  6. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  7. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  8. menjadi pengurus partai politik;
  9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  10. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  11. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
  12. melanggar sumpah/janji jabatan;
  13. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
  14. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 44

  • Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
  • Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
  • Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
  • Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 45

Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 46

  • Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
  • Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
  • Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN

Pasal 47

  • Perangkat Desa berhenti karena :
  1. meninggal dunia;
  2. atas permintaan sendiri; atau
  3. d
  • Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  1. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  4. melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  6. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan/atau

 

  1. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
  • Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat
  • Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang
  • Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
  • Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari

Pasal 48

Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Kepala Desa apabila amar putusan pengadilan menetapkan :

  1. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
  2. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

BAB XII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL

PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA

ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU

PEMBERHENTIAN

Pasal 49

  • Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

 

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perangkat Desa yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

  • Sekerataris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  • Jabatan Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Perangkat Desa kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  • Kepala Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Kepala Dusun kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

  • Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Perangkat Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Staf Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak termasuk Perangkat Desa, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 53

  • Apabila ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi bagi perangkat desa yang masih menjabat diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diundangkan.
  • Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 52 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 54

Bagi Perangkat Desa yang menduduki jabatan baru berdasarkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.

 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 

 

 

  1. H. MUHAMMAD WARDAN

 

Diundangkan di Tembilahan

pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

 

 

 

 

  1. ALIMUDDIN, RM

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (11.30.C/2015)

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA

  1. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengalami beberapa perbedaan dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian Kepala Dusun melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian Kepala Dusun juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum dilakukan penataan Perangkat Desa harus didahului dengan penetapan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, sehingga penataan Perangkat Desa dapat berjalan dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekeratris Desa adalah dalam hal administrasi atas pelaksanaan ketugasan Kepala Seksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud laporan rutin adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan satuan organisasi setiap selesai melaksanakan tugas, sedangkan laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara tertulis oleh pimpinan satuan organisasi setiap bulan dan tahunan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujian tertulis mencakup pengisian semua Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud ”paling kurang 1 (satu) tahun terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Seorang warga Dusun yang mempunyai hak pilih dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) Bakal Calon.

Ayat (2)

Yang dimaksud ”Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan di rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Materi ujian tertulis disesuaikan dengan formasi jabatan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud ”berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 4

 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: Advetorial DPRD Inhil, Produk Hukum

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s